CARUT MARUT BANSOS

Berawal dari sebuah postingan gambar oleh sobat saya di WA Group, beliau mas sudiyono atau biasa kita panggil dengan sebutan “Bayane”. Beliau memposting sebuah image yang masih dalam framing pandemic covid-19 atau lebih spesifiknya berkaitan dengan bansos yang sering di blow up oleh media mainstream. Caption yang tertulis sebagai berikut “NEK SELPI SEMUGIH, DIARANI MISKIN NGAMUK – GILIRAN ONO BANSOS, NEK ORA DIWENEI NESU”, seketika otak saya bereaksi dan muncul pertanyaan kemudian. Pertanyaan pertama apakah fenomena itu betul-betul terjadi di tengah masyarakat saat ini? Kedua, Jika iya, apakah fenomena seperti itu wajar untuk situasi seperti sekarang ini?

Oke kita mulai dari pertanyaan pertama, betulkah fenomena masyarakat ngaku miskin dan ndi bantuan nggo aku betul-betual terjadi. Sebagai jawaban kita bisa bercermin atau melihat berita-berita yang dipublish oleh media mainstream minggu terakhir ini, utamanya adalah TV. Ternyata betul, pemberitaan yang sering dipublish hampir 70% memberitakan berkaitan dengan bansos untuk masyarakat terdampak massifnya persebaran covid-19 yang sedang mewabah di seantero nusantara. Mulai dari big data penerima bansos, anggaran, pendistribusian sampai carut marutnya teknis penyalurannya. Untuk jawaban spesifik adalah fenomena desak-desakan para warga ketika ada pihak swasta maupun individu sedang memberikan bantuan. Padahal biasanya sebelum penyaluran pasti ada pemberitahuan bahwasanya bantuan tersebut diperuntukkan untuk masyarakat bawah terdampak. Adalagi sampai ada yang mendatangi kantor Dinsos mengadukan bahwasanya di wilayahnya ada PNS yang menjadi penerima bansos, sedangkan mereka para pengadu yang merasa dirinya ebih layak, kok tidak tercatat sebagai penerima. Cukup memantik menjadi jawaban yaa!!!

Kedua, apakah fenomena demikian wajar? Dalam konteks dampak adanya pandemic ini,  bansos ini merupakan kebijakan besar Presiden bersama Kementrian terkait untuk tetap menjaga daya beli masyarakat terdampak. Untuk diketahui bersama ada beberapa sumber bansos yang akan disalurkan kepada masyarakat, diantaranya PKH, BPNT, Perluasan BPNT, BST, Kartu Pra Kerja dan terakhir adalah BLT. Kembali ke laptop. sebagai contoh fenomena di Desa-desa di Kec. Adimulyo, jika ada satu orang mengatakan saya terdampak, maka semuanya terdampak, ataupun sebaliknya, karena memang kita berada dalam satu teritori wilayah. Pertanyaan kemudian adalah penerima dari sisi ekonominya. Merujuk Permendes No. 6 TH 2020 yang mana hasil revisi dari Permendes No. 11 TH. 2019 ada 14 kriteria yang menjadi acuan dalam menentukan penerima BLT yang alokasikan dari Dana Desa. Regulasi ini yang kemudian dalam perspektif saya menghambat list nama penerima BLT. Karenanya tidak akan menghasilkan nama penerima, karena 70% dari kriteria menggunakan kacamata fisik rumah. Padahal kondisi saat ini bukan sedang dalam kondisi normal, melainkan dalam situasi darurat dengan adanya pandemic ini. So, dalam perspektif saya adalah hal wajar dari fenomena apa yang sedang terjadi sekarang ini.

Proses panjang yang lumayan penuh dinamika dalam menentukan nama penerima BLT, Alhamdulillah telah menghasilkan nama-nama yang petugas pencatat anggap layak sebagai penerima BLT di Desa sugihwaras . Yang mana dalam waktu dekat nama-nama penerima BLT tersebut akan dipampang di tempat-tempat strategis sebagai bentuk transparansi dan koreksi masyarakat bersama. Terakhir mari kita berdoa bersama semoga pandemic covid-19 segera berakhir di muka bumi. Aamiin…